Kaidah Hukum

Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara pencurian dengan pemberatan, yaitu dilakukan pada malam hari dan dengan cara memanjat atau merusak. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun, Majelis Hakim PN Padangsidimpuan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan yang mengakui perbuatan tersebut merupakan hasil penyiksaan yang melanggar hak asasi Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya diperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam siksaan dan tekanan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim PN Padangsidimpuan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Padangsidimpuan. Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, termasuk keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan yang harus dikesampingkan karena terbukti bahwa terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan penyidik dengan dipukuli, ditendang, dan direndam dalam bak mandi sewaktu pemeriksaan pada tahap penyidikan. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan Terdakwa.

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (fair trial) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (torture), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait fair trial [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (evidence), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip fair trial [3]. 

Sumber

[1] Human Rights Committee, General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial (GC No. 32)/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, General Assembly Resolution No. 39/46, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, Harutyunyan v. Armenia, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga Levinţa V. Moldova, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; Özcan Çolak v. Turkey, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; Zhyzitskyy V. Ukraine, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66.

Sumber Lain

• Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
• Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 66; 
• Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1); 
• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
• Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.